Syahmi Center

  1.       Para ahli memberikan macam-macam pembagian kekuasaan negara, diantaranya John Locke yang menyatakan bahwa kekuasaan federatif adalah ... A.        Kekuasaan negara untuk membuat atau memberntuk undang-undang B.        Kekuasaan negara untuk melaksanakan undang-undang C.        Kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri D.        Kekuasaan untuk mengubah undang-undang E.         Kekuasaan negara yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan keuangan negara 2.       Kekuasaan membentuk undang-undang disebut juga kekuasaan legislatif, setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam pengelolaan kekuasaan negara. DPR secara tegas dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Hal tersebut diatur dalam ... A.        Pasal 20 Ayat (1) B.        Pasal 20 Ayat (2) C.        Pasal 20 Ayat (3) D.        Pasal 20 Ayat (4) E.         Pasal 20 Ayat (5) 3.       Sesuai den

  1.           Salah satu bentuk pelanggaran HAM ringan adalah  ... A.        membunuh anggota kelompok B.        Memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa C.        Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain D.        Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok E.         Kelalaian dalam pemberian pelayanan kesehatan 2.           Dalam kasus Tanjung Priok  12 september 1984  terjadi pelanggaran ham berat berupa  ... A.        P engiriman tenaga kerja wanita secara paksa B.        P erbudakan ke negeri asing C.        P enangkapan dan penahanan sewenang-wenang D.        K elalaian pemberian layanan kesehatan E.         P encemaran tanah dan udara 3.    “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Adalah isi kandungan UUD 1945 ... A.        Pasal 27 ayat (1) B.        Pasal 27 ayat (2) C.        Pasal 27