Latihan Soal PTS Civic Kelas X

 1.     Para ahli memberikan macam-macam pembagian kekuasaan negara, diantaranya John Locke yang menyatakan bahwa kekuasaan federatif adalah ...

A.      Kekuasaan negara untuk membuat atau memberntuk undang-undang

B.      Kekuasaan negara untuk melaksanakan undang-undang

C.      Kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri

D.      Kekuasaan untuk mengubah undang-undang

E.       Kekuasaan negara yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan keuangan negara

2.     Kekuasaan membentuk undang-undang disebut juga kekuasaan legislatif, setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam pengelolaan kekuasaan negara. DPR secara tegas dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Hal tersebut diatur dalam ...

A.      Pasal 20 Ayat (1)

B.      Pasal 20 Ayat (2)

C.      Pasal 20 Ayat (3)

D.      Pasal 20 Ayat (4)

E.       Pasal 20 Ayat (5)

3.     Sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) ada pembagian kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-undang Dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh ...

A.      Presiden

B.      MPR

C.      DPR

D.      BPK

E.       KPK

   4. Kementerian yang tugasnya menentukan harga BBM adalah ...

A.      Kementerian Pendidikan dan kebudayaan

B.      Kementerian Energi & Sumber Daya Mineral

C.      Kementerian Pekerjaan Umum

D.      Kementerian Kelautan dan Perikanan

E.       Kementeran Keuangan

    5. Kementerian yang tidak termasuk dalam naungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman ...

A.      Kementerian Energi & Sumber Daya Mineral

B.      Kementerian Perhubungan

C.      Kementerian Kelautan & Perikanan

D.      Kementerian Perdagangan

E.       Kementerian Pariwisata

    6. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang tugasnya mengangani pengawasan obat dan makanan adalah ...

A.      BMKG

B.      BNPB

C.      BPOM

D.      BNPT

E.       BNN

    7. Dalam Ensiklopedia Umum, yang dimaksud dengan wilayah negara adalah ...

A.      Tempat tinggal, tempat hidup & sumber kehidupan warga negara

B.      Daratan, Lautan & ruang udara

C.      Perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial

D.      Dasar laut, tanah di bawahnya, serta ruang udara

E.       Wilayah geografis, seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya

    8. Batas laut diukur dari pantai sejauh 2000 mil disebut ...

A.      Batas Laut Teritorial

B.      Batas Zone bersebelahan

C.      Batas Zone Ekonomi Eksklusif

D.      Landasan Kontingen

E.       Batas teritorial laut dan udara

   9. Ada pandangan dalam sejarah hukum laut. Laut milik bersama masyarakat dunia, oleh karena itu, tidak bisa dan dimiliki setiap negara disebut ...

A.      Perairan pedalaman

B.      Res Communis

C.      Res Nuilis

D.      Laut Teritorial

E.       Perairan Nusantara

    10. Asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut pertalian darah atau menentukan kewarganegaraan sesorang berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya adalah ...

A.   Hak opsi

B.   Ius soli

C.   Hak repudiasi

D.   Naturalisasi

E.    Ius sanguinis

    11. Seorang keturunan bangsa B (ius sanguinis) lahir di negara A (ius soli). Oleh karena ia keturunan bangsa B maka dianggap sebagai warga negara B. Akan tetapi, negara A juga menganggap warga negaranya karena berdasarkan tempat lahirnya ...

A.   Ius soli

B.   Apatride

C.   Bipatride

D.   Ius sanguinis

E.    Naturalisasi

    12. Istilah untuk orang-orang yang tidak memilki kewarganegaraan adalah ...

A.   Appatride

B.   Bipatride

C.   Multipatride

D.   Ius Soli

E.    Ius Sanguinis

    13. Di bawah ini yang bukan persyaratan untuk menjadi warga negara Indonesia melalui permohonan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 adalah ...

A.   Telah berusia 18 tahun atau telah menikah

B.   Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling lama 10 tahun jika tidak berturut-turut

C.   Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila  dan UUD NRI Tahun 1945

D.   Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda

E.    Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang warga negara Indonesia dan Ibu warga negara asing

    14. Isi kandungan Pasal 28E adalah ...

A.   Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa

B.   Tiap-tiap negara berhak dan waijb ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara

C.   Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali

D.   Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum

E.    Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan

    15. “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”, merupakan isi kandungan UUD NRI 1945 ...

A.      Pasal 27 Ayat (1)

B.      Pasal 27 Ayat (2)

C.      Pasal 27 Ayat (3)

D.     Pasal 29 Ayat (1)

E.      Pasal 29 Ayat (2)

16. Apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah...

A.      Menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan

B.      Menteri luar negeri, menteri pertahanan, dan menteri sekretariat negara

C.      Menteri dalam negeri, menteri hukum dan HAM, serta menteri luar negeri

D.      Menteri pertahanan, menteri hukum dan HAM, serta menteri sekretariatan negara

E.       Menteri dalam negeri, menteri pertahanan, serta menteri koordinator politik, hukum dan keamanan

17. Berikut ini yang merupakan salah satu variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah ....

A.      Parlemen terdiri dari dua bagian DPR dan DPD

B.      Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan

C.      Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden

D.      Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya

E.       Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dan pertimbangan DPR

17. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan kekuasaan negara berdasarkan tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Hal ini muncul sebagai konsekuensi dari penerapan asas desenralisasi, artinya ...

A.      Pemerintah pusat memegang penuh kekuasaannya sampai ke daerah

B.      Pemerintah bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk kepentingan pemerintah pusat

C.      Pemerintah daerah tidak bisa melakukan kekuasaan tanpa ada izin dari pemerintah pusat

D.      Pemerintah daerah mutlak tidak punya kekuasaan di Indonesia

E.       Pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom.