Latihan SOAL PAS Civci X

 

1. Prinsip yang harus dilakukan untuk mewujudkan good and clean governance adalah supremasi hukum, maksudnya adalah ...

A. Peradilan yang independen, bebas dari pengaruh kekuasaan atau kekuatan lainnya

B. Setiap kehidupan berbangsa dan bernegara diatur oleh hukum yang jelas dan pasti, tidak duplikatif

C. Setiap tindakan unsur-unsur kekuasaan negara, dan peluang partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan pada hukum dan aturan yang jelas dan tegas, dijamin pelaksanaannya secara benar dan independen

D. Atuan hukum diatur berdasarkan aspirasi masyarakat luas dan mampu menyediakan berbagai kebutuhan publik secara adil

E. Penegakan hukum yang konsisten dan nondiskriminatif

2. Asas yang mengharuskan setiap pelaksanaan pemerintah bersikap dan berprilaku adil dalam hal pelayanan publik tanpa membedakan suku, jenis, keyakinan, jenis kelamin dan kelas sosial adalah asas ....

A. Asas Transparansi

B. Asas Konsesus

C. Asas Responsif

D. Asas Akuntabilitas

E. Asas Kesetaraan

3. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih berdasarkan prinsip-prinsip pokok good and clean governance, dapat dilakukan melalui prioritas program. Yang tidak termasuk prioritas program tersebut adalah ...

A. Penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan

B. Kemandirian lembaga peradilan

C. Profesionalitas dan integritas aparatur pemerintah

D. Penguatan partisipasi masayarakat madani

E. Penguatan dan kebebasan peran media sosial

4. Perhatikan hal berikut!

(1) Penegakan hukum secara tegas dan berat (misalnya: eksekusi mati bagi para koruptor)

(2) Membubarkan KPK, memfungsikan maksimal Kejaksaan Agung & Polisi

(3) Membangun mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang menjamin terlaksananya praktik good and clean governance

(4) Melakukan perubahan sistem pemerintahan dari presidensial ke parlementer

(5) Memberikan pendidikan antikorupsi, baik dari pendidikan formal atau informal

Dari pernyataan tersebut cara yang harus dilakukan untuk penanggulangan korupsi adalah ...

A. (1), (3), dan (5)

B. (1), (2), dan (4)

C. (2), (3), dan (4)

D. (3), (4), dan (5)

E. (1), (4), dan (5)

5. Setiap warga negara Indonesia diahrapkan menunjukan sikap posistif dalam pengembangan nilai-nilai Demokrasi Pancasila dan UUD 1945. Contoh sikap positifnya adalah ...

A. Mengakui mayoritas sebagai penguasa dalam setiap kebijakan pemerintah

B. Bermusyawarah untuk mufakat dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama

C. Mengedepankan vooting dalam setiap pengambilan keputusan

D. Memberikan ruang yang sedikit kepada kelompok minoritas

E. Mengkritik pemerintah melalui media sosial dengan bebas

6. Wujud hak warga negara Indonesia dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia bidang politik adalah ...

A. Mempunyai hak untuk menyebarluaskan paham ideologi yang dianutnya

B. Mendirikan organisasi guna memperoleh pengaruh dan kekuasaan

C. Ikut serta dalam pemerintahan

D. Memobilisasi massa untuk mengkritik pemerintah

E. Mengedepankan demokrasi liberal untuk Indonesia lebih baik

7. Berikut ini bukan perwujudan nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab dalam penyelenggaraan pemerintah, yaitu ...

A.  Menjiwai sikap tenggang rasa dan tepo saliro  sesama manusia

B.  Tidak menunjukkan sikap dan perilaku berani membela yang benar dan menegakkan keadilan

C.  Memperhatikan kebutuhan dan keinginan rakyat untuk melangsungkan kehidupannya

D.  Menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dengan membela dan menolong rakyat kecil

E.  Melakukan kegiatan-kegiatan kemanuisaan untuk warga negara Indonesia bahkan warga dunia

8. Bentuk perwujudan nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dalam penyelenggaraan pemerintah di anataranya ...

A.  Senantiasa mengutamakan golongan terpelajar dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama dalam setiap persidangan

B.  Mengajukan banding atas setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah

C.  Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksakan hasil keputusan musyawarah

D.  Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan kelompok di atas kepentingan bersama

E.  Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan harapan orang yang berkepentingan

9. Implikasi prinsip persamaan kedudukan warga negara, kecuali adalah ...

A.  Tidak boleh da diskriminasi terhadap individu/kelompok tertentu

B.  Dalam hal tertentu boleh ada pengistimewaan terhadap kelompok masyarakat tertentu

C.  Semua warga negara diperlakukan sama di depan hukum

D.  Tidak boleh ada pengistimewaaan terhadap individu/kelompok tertentu

E.  Semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi di berbagai bidang kehidupan

10. Otonomi secara etimologi berasal dari kata “auto” dan “nomos” yang berarti ...

A. Pemerintahan daerah

B. Pemerintahan Pusat

C. Kekuasaan Pemerintah

D. Kebebasan Pemerintah

E. Mengatur atau memerintah sendiri

11. Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan merupakan pengertian dari ...

A. Desentralisaasi

B. Sentralisasi

C. Otonomi daerah

D. Pembatuan

E. Terpusat

12. Penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepda pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakasa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia merupakan pengertian dari ...

A. Desentralisasi

B. Sentralisasi

C. Otonomi daerah

D. Pembantuan

E. terpusat

13. Perhatikan hal-hal berikut!

(1) Wewenang itu hanya menguntungkan pihak tertentu atau golongan serta dipergunakan untuk mengeruk keuntungan para oknum atau pribadi

(2)  Sulit dikontrol oleh pemerintah pusat

(3)  Memberi peluang untuk memanfaatkan potensi daerah secara optimal

(4) Keputusan dan kebijakan yang ada di daerah dapat diputusakan di daerah tanpa campur tangan pemerintah pusat

(5)  Kapasitas manajeman daerah yang belum matang

Yang termasuk kelemahan dilaksanakan desentralisasi adalah ...

A. (1), (2), (3)

B. (1), (2), (4)

C. (2), (3), (4)

D. (1), (2), (5)

E. (3), (4), (5)

14. Perhatikan hal-hal berikut!

(1) Mendorong terjadinya partisipasi dari bawah secara lebih luas

(2) Kurang jelasnya pembatasan rinci kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah

(3) Keputusan dan kebijakan yang ada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa campur tangan pemerintah pusat

(4) Sulit dikontrol oleh pemerintah pusat

(5) Mendorong penigkatan kualitas produk yang lebih kompetitif

Dari peryataan tersebut yang termasuk kelebihan desentralisasi adalah ...

A. (1), (2), (3)

B. (1), (3), (5)

C. (1), (4), (5)

D. (2), (3), (5)

E. (3), (4), (5)

15. Berdasarkan UU No.23 Tahun 2014, yang tidak termasuk Asas Pemerintahan Daerah yang ada di Indonesia adalah ....

A. Asas Sentralisasi

B. Asas Desentralisasi

C. Asas Dekonsentrasi

D. Asas Tugas pembantuan

E. Asas Kekeluargaan

16. Perhatikan hal-hal berikut!

(1) Politik Dalam Negeri

(2) Politik Luar Negeri

(3) Pertahanan dan Keamanan

(4) Perindustrian

(5) Moneter dan fiskal

(6) Agama

Dari hal-hal tersebut, yang merupakan wewenang pemerintah pusat dalam konsep otonomi daerah adalah ...

A. (1), (2), (3), dan (4)

B. (1), (2), (4), dan (5)

C. (2), (3), (5), dan (6)

D. (2), (3), (4), dan (5)

E. (3), (4), (5), dan (6)

17. Kewenangan Daerah Istimewa Yogjakarta sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan pemerintah daerah,salah satu keistimewaannya tersebut adalah ....

A. Politik luar negeri

B. Keamanan dan pertahanan

C. Kebijakan fiskal

D. Kebudayaan

E. Kebijakan moneter

18. Dengan adanya daerah istimewa dan daerah khusus, daerah tersebut diberikan kewenangan tertentu yang berbeda dengan daerah lainnya. Salah satunya adalah daerah Nanggroe Aceh Darussalam yang termasuk ke dalam daerah istimewa. Berikut yang bukan merupakan keistimewaan dari Ach adalah ...

A. Gubernur tidak dipilih oleh rakyat langsung melainkan oleh para ulama

B. Penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam

C. Ulama berperan dalam penetapan kebijakn di Aceh

D.  Pendidikan berkualitas serta diberikan muatan lokal sesuai dengan syariat Islam

E.  Penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelakasanaan syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh.

19. Berikut adalah Provinsi yang termasuk kategori Daerah Khusus, Daerah Istimewa, dan Otonomi Khusus ...

A. Jakarta, Yogyakarta, Aceh, dan Papua

B. Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Yogyakarta

C. Aceh, Yogyakarta, Papua, dan Kalimantan Utara

D. Aceh, Jabodetabek, Yogyakarta, dan Papua

E. Aceh, Jakarta, Yogyakarta, dan Bali

20. Kota Tangerang Selatan yang notabene nya adalah pemekaran dari Kabupaten Tangerang sebuah kebutuhan otonomi daerah untuk lebih memanjukan wilayahnya. Di tahun 2022 ini Kota Tangerang Selatan merayakan Hari Ulang Tahun yang ke ...

A. Ke-11

B. Ke-12

C. Ke-13

D. Ke-14

E. Ke-15

21. Banten yang merupakan daerah pemekaran dari Jawa Barat 22 tahun yang lalu sudah banyak perubahan baik dari segi pendidkan dan sarana prasana infrastruktur jalan. Ibu Kota Provinsi Banten adalah ...

A. Tangerang Selatan

B. Tangerang Kota

C. Cilegon

D. Pandeglang

E. Serang

22. Perhatikan pernyataan berikut!

(1) Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang

(2) Menentukan kebijakan moneter

(3) Pelyanan kependudukan dan catatan sipil

(4) Penyediaan sarana dan prasarana umum

(5) Mendirika lembaga peradilan

Berdasarkan pernyataan tersebut yang merupakan urusan atau wewenang pemerintah daerah ditunjukan nomor ...

A. (1), (2), dan (3)

B. (1), (3) dan (4)

C. (1), (4), dan (5)

D. (2), (3), dan (5)

(2), (4), dan (5)

1.  Jelaskan sikap yang perlu diterapkan guna menghadirkan pemerintahan yang bersih dan baik (good & clean governance)?

2.   Jelaskan kelebihan dan kelemahan desentralisasi dalam sistem penyelegaraan pmerintah daerah?