Soal latihan PTS Civic Kelas XII

 1. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak proses penciptaannya sebagai anugrah Tuhan YME. Adapun hak warga negera adalah hak-hak yang dimiliki oleh warga negara. dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan tentang perbedaan HAM dan hak warga negara, yaitu…

A. hak warga negera sifatnya universal tidak dibatasi status kewarganegaraan, sedangkan HAM local

B. hak warga negara sifatnya dibatasi status kewarganegaraan, sedangkan HAM tidak dibatasi

C. hak warga negara tidak dibatasi status kewarganegaraan, sedangkan HAM dibatasi

D. HAM druang lingkup lebih sempit, sedangkan hak warganegara ruang lingkup lebih luas

E. HAM dijabarkan lebih lanjut dalam hak warga negara

 

2. Pedoman masyarakat dalam melaksanakan kelima Pancasila biasanya tertuang dalam berbagai peraturan, seperti UUD dan UU. hal tersebut merupakan bentuk dari nilai …

A. falsafah

B. praksis

C. instrumental

D. dasar

E. ideal

3. Nilai ini bersifat universal dan di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. pernyataan tersebut merupakan nilai… Pancasila

A. falsafah

B. praksis

C. instrumental

D. dasar

E. kebenaran

 4. Kekerasan terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. hal tersebut melanggar UUD NRI tahun 1945 ….

A. Pasal 28 B ayat 1

B. pasal 28 B ayat 2

C. pasal 28 C ayat 1

D. pasal 28 C ayat 2

E. pasal 28 D ayat 2

 

5. Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan program pemerintah untuk memajukan pendidikan di Indonesia. KIP sangat membantu siswa yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan dari jenjang SD sampai SMA dan sederajat. sejatinya langkah pemerintah tersebut sesuai dengan UUD NRI tahun 1945 …

A. Pasal 28

B. Pasal 29

C. Pasal 30

D. Pasal 31

E. Pasal 32

 

6. Untuk Meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang kurang mampu dibentuk program kartu Indonesia sehat (KIS). layanan KIS tersebut sesuai dengan UUD NRI tahun 1945 …

A. Pasal 31 ayat 3

B. Pasal 32 ayat 3

C. Pasal 33 ayat 2

D. Pasal 34 ayat 2

E. Pasal 34 ayat 3

 

7. Salah satu bentuk pengelolaan perekonomian di Indonesia adalah adanya koperasi. dalam pelaksanaannya, koperasi menerapkan prinsip, yaitu tidak adanya perlakukan yang berbeda layaknya majikan dengan buruhnya. semua yang tergabung dalam koperasi merupakan anggota koperasi. berdasarkan hal tersebut, dasar pendirian koperasi terdapat dalam UUD NRI tahun 1945 …

A. Pasal 31 ayat 1

B. Pasal 32 ayat 1

C. Pasal 33 ayat 1

D. Pasal 34 ayat 2

E. Pasal 34 ayat 1

 8. “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hokum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hokum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Pernyataan ini merupakan bunyi pasal …

A. 26 ayat 1

B. 27 ayat 1

C. 28 B ayat 1

D. 28 C ayat 1

E. 29 ayat 1

 

 9. Kasus bom bali di tahun 2002 merupakan kasus pelanggaran HAM yang berat. Tindakan tersebut merupakan bentuk pemusnahan nyawa manusia dan pelanggaran terhadap hak hidup seseorang. kasus tersebut bertentangan dengan hak hidup manusia yang tercantum dalam UUD NRI 1945 …

A. Pasal 28 A

B. Pasal  28 B

C. Pasal 28 C

D. Pasal 28 D

E. Pasal 28 E

10. Perhatikan gambar berikut

 

 gambar diatas menunjukan kasus  tindakan seseorang yang melakukan pengingkaran kewajiban warga negara. kasus tersebut bertentangan dengan  UUD NRI 1945 …

A. Pasal 27  ayat 1

B. Pasal 27  ayat 2

C. Pasal 27 ayat 3

D. Pasal 30 ayat 1

E. Pasal 30 ayat 2

11.  “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. hal tersebut merupakan yang tertuang di dalam landasan Negara kita yaitu UUD NRI 1945 …..

A. Pasal 1 ayat 1

B. pasal 1 ayat 2

C. pasal 1 ayat 3

D. pasal 27 ayat 1

E. pasal 27 ayat 2

  

12. Perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Dengan demikian, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur- unsur sebagai berikut.

a) Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya.

b) Jaminan kepastian hukum.

c) Berkaitan dengan hak-hak warga negara.

d) Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

e) masyarakat kebudayaan dan politik yang bersih

f) Penegak hukum  , sarana atau fasilitis yang mendukung penegakan hukum masyarakat

yang termasuk mengandung unsur-unsur perlindungan hukum yaitu …

A.  a,b,c, dan d

B. b, c, d dan e

C. c, d, e dan f

D. d, e, f dan b

E. e,f, b dan a

 

13. Perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Dengan demikian, komponen para penegak hukum adalah.

A. Polisi, Jaksa, DPR

B. Polisi, Hakim, DPR

C. Polisi hakim, jaksa

D. Polisi, Jaksa, KPK

E. Polisi, Hakim, KPK

 

14. Perhatikan wewenang lembaga penegak hukum berikut!

1) Melakukan penuntutan.

2) Melakukan pengawasan terhadap putusan pidana.

3) Melaksanakan putusan hakim yang telah nmempunyai kekuatan hukum tetap.

4) Menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

5) Menyelenggarakanperadilan kasasi.

6) Memberikan putusan terhadap peninjauan kembali.

 Wewenang kejaksaan ditunjukkan oleh angka....

 A. 1),2),dan 3)

B. 1),5),dan 6)

C. 2),5),dan 6)

D. 3),4),dan 6)

E. 4),5),dan 6)

15. Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan undang-undang tersebut, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer  dan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  serta  oleh  sebuah  Mahkamah. Hal ini sesuai dengan UUD NRI 1945 pasal …

A. 24 ayat 1

B. 24 ayat 2

C. 24 A ayat 1

D. 24 B ayat 1

E. 25 

16. Tujuan dibentuknya KPK adalah untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi. Untuk mencapai tujuan tersebut, hal ini diperkuat dengan Undang-undang RI Nomor  …

A. 2 tahun 2002

B. 30 tahun 2002

C. 18 tahun 2003

D. 15 tahun 2004

E. 16 tahun 2004

17. X dianggap mencuri kambing di Kampung Gagah Warga kemudian membawa ke kantor polis dengan harapan X bisa diperiksa berdasarkan hukum yang berlaku. X akan melalui tahapan prosedural sampai dia dinyatakan bersalah atau tidak bersalah berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Tahapan yang akan dilalui X sampai pada dirinya dinyatakan bersalah atau tidak bersalah oleh hakim yaitu. ...

 A. Pemeriksaan — penuntutan — penyidikan — penyelidikan

B. Penyelidikan — penyidikan — penuntutan — pemeriksaan

C. Pemeriksaan — penyelidikan — penyidikan — penuntutan

D. Penyelidikan — penyidikan — perneriksaan — penuntutan

E. Penuntutan — penyelidikan — penyidikan — pemeriksaan