LATIHAN SOAL USP 2024
.jpg)
1. Perhatikan data dibawah ini !
1. Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia
2. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara
3. Menghormati hak-hak orang lain
4. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan ber-Tanah Air Indonesia
5. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat
6. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
Berdasarkan data tersebut diatas yang merupakan wujud pengamalan sila ke-5 dari Pancasila adalah... .
A. 1 dan 4
B. 2 dan 5
C. 3 dan 6
D. 4 dan 5
E. 5 dan 6
2. Perhatikan data pada tabel dibawah ini !
No | Nilai Dasar (A) | Nilai Instrumen(B) | Nilai Praksis (C) |
1 | Kemanusiaan | Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu [Pasal 29 (2)] | Mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi arau golongan |
2 | Persatuan | Untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupan (Pasal 28A) | Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekluargaan dan kegotongroyongan |
3 | Kerakyatan | Berkewajiban menghargai hak orang dan pihak lain serta tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan UU (Pasal 28J) | Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban |
4 | Keadilan | Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika (Pasal 36A) | Ikut serta dalam pemilihan umum, pilpres, dan pilkada |
Berdasarkan tabel diatas tentukan yang merupakan implementasi dari sila Persatuan Indonesia ....
A. A (1), B (2) dan C (3)
B. A (2), B (4) dan C (1)
C. A (3), B (4) dan C (2)
D. A (4), B (3) dan C (3)
E. A (4), B (4) dan C (4)
3. Setiap negara mempunyai cita-cita dan tujuan penyelenggaraan negara, maka dalam penyelenggaraan negara sangat diperlukan pembagian kekuasaan untuk mencapai cita-cita dan tujuan tersebut. Pembagian kekuasaan negara menurut Montesquieu adalah...
A. legislatif-eksekutif-federatif
B. legislatif-eksekutif-eksaminatif
C. eksekutif-federatif-eksamintif
D. legislatif-eksekutif-konstitutif
E. Eksekutif – legislatif – yudikatif
4. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara menjadi hak dan kewajiban tiap warga negara. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Hal tersebut dinyatakan dalam UUD NRI 1945 pasal ....
A. 27 ayat 2
B. 28 I
C. 29 ayat 2
D. 30 ayat 2
E. 31 ayat 3
5. Perjanjian internasional merupakan hal terpenting dalam menjalin hubungan internasional antar subyek hukum internasional. Setiap negara yang mengadakan hubungan internasional sudah dapat di pastikan akan membuat suatu perjanjian internasional yang mengatur kepentingan negara-negara yang bersangkutan. Urutan yang benar dalam membuat perjanjian internasional adalah ....
A. Perundingan – Penandatanganan – Pengesahan
B. Perundingan – Pengesahan – Penandatanganan
C. Pengesahan – Penandatanganan – Perundingan
D. Pengesahan – Perundingan – Penandatanganan
E. Penandatanganan – Perundingan – Pengesahan
6. Salah satu Politik Luar negeri Indonesia adalah mewujudkan kehidupan bangsa dan negara yang damai, saling menghormati dan menghargai kedaulatan setiap negara. Oleh karena itu sejak awal kemrdekaan negara kita sudah menentukan politik luar negari yang bebas aktif. Yang dimaksud sifat politik bebas adalah ....
A. negara terikat oleh suatu idologi yang diterapkan oleh negara maju
B. dalam menjalankan kebijakan luar negeri tidak bersifat pasif reaktif
C. dengan sumbangan nyata giat mengembangkan persahabatan antar bangsa
D. tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa
E. bebas untuk tidak menjalin hubungn dengan bangsa-bangsa di dunia dengan prinsip kemandirian
7. Hubungan internasional adalah hubungan antar bangsa dalam segala aspek kehidupan yang dilakukan oleh suatu Negara untuk mencapai kepentingan nasional. Pentingnya hubungan internasional bagi bangsa Indonesia adalah….
A. pembentukan satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara di dunia
B. menjaga kelangsungan hidup, mempertahankan kemerdekaan, dan memenuhi kebutuhan hidup bagi bangsa Indonesia
C. pembentukan satu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis.
D. pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur secara material ataupun spiritual dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
E. memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat, apabila barang-barang itu tidak atau belum dihasilkan sendiri.
A. hak yang sama untuk menjaga perdamaian dunia
B. sikap tidak peduli dalam menjaga perdamaian dunia
C. peran aktif dalam rangka menjaga perdamaian dunia
D. peran sebagai objek dalam menjaga perdamaian dunia
E. kebanggaan supaya dapat pujian dari negara-negara lain
9. Pasal 27 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa tiap tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara, makna dari pasal tersebut adalah ... .
A. usaha pembelaan negara merupakan hal yang sangat penting bagi negara
B. keberhasilan dari suatu negara tergantung rasa nasionalisme warga negaranya
C. membela negara merupakan tanggung jawab bagi setiap warga negara Indonesia
D. salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah pembelaan negara dari warganya
E. nasionalisme dan patriotisme merupakan sikap kecintaan warga negara kepada negaranya
10. Demokrasi Pancasila suatu paham demokrasi yang bersumber dari pandangan hidup bangsa Indonesia yang digali berdasarkan kepribadian rakyat Indonesia sendiri. Dibawah ini merupakan contoh pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan masyarakat ... .
A. merayakan hari kemerdekaan
B. kerja bakti membersihkan lingkungan
C. membantu tetangga yang mendapat musibah
D. melakukan pemilihan ketua Rukun Warga
E. menjaga dan mengamankan lingkungan
11. Faktor-faktor pembentuk Integrasi Nasional :
1. Luasnya wilayah NKRI
2. Pancasila sebagai Idiologi bangsa
3. Adanya rasa senasib sepenanggungan
4. Penggunaan bahasa Indonesia
5. Keanekaragaman masyarakat
Sesuai dengan data diatas, yang termasuk dalam faktor pembentuk Integrasi nasional adalah terdapat pada nomor....
A. 1, 2, dan 3
B. 1, 2, dan 4
C. 1, 2, dan 5
D. 2, 3, dan 4
E. 3, 4, dan 5
12. Pesta demokrasi di indonesia sudah dimulai, untuk memilih presiden dan wakilnya, anggota dpr dan dpd dengan melaksanakan kegiatan kampanye bagi para calon yang akan berakhir puncaknya pada hari pencoblosan tanggal 19 april 2019. Adapun bentuk kampanye yang tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila adalah ... .
A. Kampanye hitam
B. Penggunaan Banner/spanduk
C. Debat melalui media massa
D. Menyebarkan brosur
E. Melakukan orasi
13. Wawasan Nusantara adalah cara pandang masyarakat Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, perwujudan wawasan nusantara sebagai satu kesatuan bidang politik adalah ....
A. menciptakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang sehat dan dinamis
B. terwujudnya kehidupan masyarakat yang rukun dan bersatu tanpa membedakan suku
C. ancaman terhadap satu pulau adalah ancaman bagi pulau pulau yang lain
D. kekayaan wilayah nusantara adalah modal bersama milik bangsa
E. adanya corak ragam budaya yang menggambarkan kekayaan bangsa
14. Perhatikan data dibawah ini !
1. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan
2. Para menteri bertanggung jawab kepada Presiden
3. Presiden tidak bertanggung jawab pada parlemen
4. Kepala pemerintahan di pimpin oleh seorang perdana menteri
5. Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh kekuasaan legeslatif
6. Presiden hanya menjabat sebagai kepala negara
Berdasarkan data diatas yang termasuk ciri dari sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia adalah ....
A. 1, 2 dan 3
B. 1, 2 dan 4
C. 2, 3 dan 4
D. 3, 4 dan 5
E. 4, 5 dan 6
15. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal ini menunjukan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dan tidak adanya diskriminasi di antara warga negara mengenai kedua hal ini. Pernyataan tersebut terdapat dalam UUD Negara RI Tahun 1945 ….
A. pasal 26 ayat 1
B. pasal 27 ayat 1
C. pasal 27 ayat 2
D. pasal 27 ayat 3
E. pasal 28
16. Dalam suatu pemilihan kepala daerah , salah satu calon pasangan tidak menerima hasil keputusan KPU, dikarenakan terindikasi ada kecurangan dalam pelaksanaan pemilukada tersebut. Lembaga yang berwenang menangani kasus tersebut adalah ....
A. Majlis permusyawaratan Rakyat
B. Dewan Perwakilan Rakyat
C. Mahkamah Konstitusi
D. Mahkamah Agung
E. Komisi Yudisial
17. Kewenangan lembaga-lembaga negara :
1. Mengubah dan menetapkan UUD
2. Menetapkan peraturan Pemerintah
3. Melantik Presiden dan wakil Presiden
4. Memutus pembubaran partai politik
5. Mengajukan Rancangan Undang-Undang
Sesuai data diatas, yang termasuk kewenangan dari lembaga MPR adalah terdapat pada nomor ... .
A. 1, 2, dan 3
B. 1, 3, dan 4
C. 2, 3, dan 4
D. 2, 3, dan 5
E. 3, 4, dan 5
18. Perhatikan data dibawah ini !
1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir UU terhadap UUD tahun 1945
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
3. Mengusulkan pengangkatan hakim Agung serta menegakan dan menjaga kehormatan dan martabat hakim agung.
4. Lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
5. Mengajukan rancangan Undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan yang berkaitan dengan daerah
6. Mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan atau Wakil Presiden dan hanya memberhentikan Presiden dan wakil Presiden pada masa jabatannya.
Berdasarkan data tersebut diatas yang merupakan wewenang dari Mahkamah Konstitusi adalah pada nomor ....
A. 1 dan 2
B. 2 dan 5
C. 3 dan 6
D. 4 dan 5
E. 5 dan 6
19. Pemerintah membuat kebijakan yang mencerminkan managemen pada sektor publik ,dengan memperkenalkan teknik-teknik managemen perusahaan dilingkungan administrasi pemerintah negara dan melakukan desentralisasi administrasi pemerintah.
Dari ilustrasi di atas, mencerminkan pemerintah telah melaksanakan salah satu tata kelola pemerintahan yang baik yaitu ... .
A. transparansi dalam pembuatan kebijakan
B. sistem informasi kepada masyarakat luas
C. tersedianya perangkat hukum yang memadai
D. efisiensi dalam managemen sektor publik
E. terwujudnya akuntabilitas publik
20. Pengadilan negeri Hongkong 22/12 2015 mengabulkan tuntutan Erwiana Sulistyaningsih sebesar 809.430 dolar Hongkong ( 1,4 Miliar Rupiah ) atas penganiayaan yang dilakukan bekas majikannya,dengan hakim menyebut perlakuan itu tak manusiawi, mengerikan dan merendahkan martabat. Pengadilan Hongkong menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara kepada majikan Erwiana Sulistiyaningsih La Wan Tung . Sumber http//www bbc.com indonesia.
Dari kasus diatas, yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia dalam rangka perlindungan hukum kepada TKI di luar negeri adalah ... .
A. mengirimkan nota protes melalui perwakilannya di Jakarta
B. memberikan advokasi kepada TKI yang terjerat kasus hukum di luar negeri
C. mendesak kepada pemerintah setempat untuk mengekstradisi TKI ke Indonesia
D. melakukan negosiasi dengan majikan dari TKI dimana ia bekerja dan dengan PJTKI
E. merevisi dan menyempurnakan UU Ketenagakerjaan dan mengkaji ulang pengiriman TKI ke Hongkong
21. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
Pernyataan diatas adalah merupakan bunyi ketentuan pasal ... .
A. 18 Ayat 1 UUD 1945
B. 18 Ayat 2 UUD 1945
C. 18 Ayat 3 UUD 1945
D. 18 Ayat 4 UUD 1945
E. 18 Ayat 5 UUD 1945
22. Seorang terpidana dapat melakukan upaya hukum terakhir setelah melalui proses hukum dengan catatan upaya hukum dimaksud menunjukkan adanya bukti baru dalam kasus itu.. Dari wacana diatas menunjukkan adanya upaya hukum yang dilakukan terpidana yaitu berupa ... .
A. Kasasi
B. Banding
C. Amnesti
D. Rehabilitasi
E. Peninjauan kembali
23. Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia adalah bukan pemisahan kekuasaan melainkan pembagian kekuasaan, lembaga-lembaga negara dibagi menjadi beberapa bagian, tetapi tidak dipisahkan melainkan teringrasi dalam satu kesatuan, berikut ini yang merupakan pembagian kekuasan triaspolitika tersebut adalah .....
A. DPR, DPRD I, DPRD II
B. BPK, KY, KPK
C. Presiden, wakil presiden, menteri
D. MPR, DPR, DPD
E. DPR,PRESIDEN, MA
24. Pengakuan persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia salah satu penjabaran nilai Pancasila sila ke......
A. Ketuhanan yang Maha Esa
B. Kemanusian yang adil dan beradab
C. Persatuan Indonesia
D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaa dalam permusyawaratan /perwakilan
E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
25. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan di bidang yudikatif. Salah satu contoh pelaksanaan kekuasaan yudikatif yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi adalah ....
A. memilih anggota komisi yudisial
B. menyelenggarakan peradilan pidana
C. memberhentikan presiden dan wakil presiden
D. menguji peraturan per UU di bawah UU terhadap UU
E. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945
3. Perhatikan pernyataan di bawah ini!
26. menghargai hak asasi manusia dan menjamin adanya hak minoritas
2. mengutamakan suara mayoritas dan mengesampingkan suara minoritas
3. keputusan sedapat muungkin di dasarkan atas musyawarah untuk mufakat
4. keputusan sedapat mungkin di dasarkan atas dasar voting (suara terbanyak)
5. rakyat sebagai subyek demokrasi berhak ikut menentukan kehidupan bernegara
6. rakyat sebagai obyek demokrasi tidak berhak menentukan kehidupan bernegara
Pernyataan di atas yang merupakan ciri khas demokrasi Pancasila nampak pada nomor .....
A. 1 , 2 dan 3
B. 1 , 3 dan 4
C. 1 , 3 dan 5
D. 2 , 3 dan 5
E. 2 , 4 dan 6
Essay:
1. Menjelaskan pengaruh negatif kemajuan Iptek di bidang ekonomi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
2. Menjelaskan faktor pendorong dan penghambat integrasi nasional
3. Menjelaskan ciri-ciri pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada masa orde baru, dan orde reformasi!
4. Menjelaskan dampak otonomi daerah
Komentar
Posting Komentar