Pengurus MGMP PPKN Tangsel Berkunjung ke DPR

-

SERPONG-Pengurus Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PPKn SMA se-Tangsel, Selasa (7/2) mengadakan kunjungan ke dua lembaga negara, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rombongan MGMP PPKN yang tiba pada pukul 08.40 WIB diterima langsung Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI, dan didampingi Kabag Humas, di Gedung Nusantara Senayan, Jakarta.
Dedi Sutendi selaku ketua panitia kunjungan MGMP PPKN SMA se-Tangsel mengatakan, kunjungan ini untuk menambah wawasan guru, sehingga nantinya menjadi bahan inspirasi untuk diterapkan dalam mata pelajaran PPKn.
“Program ini bertujuan selain menambah wawasan guru, juga sebagai bahan masukan inspirasi dalam memberikan materi-materi pelajaran PPKn di kelas kepada peserta didik. Targetnya adalah guru-guru dapat informasi berkaitan dengan tugas, fungsi, wewenang DPR, mekanisme pembuatan undang-undang,” ujarnya.
Rombongan yang terdiri dari guru PPKN negeri dan swasta di Tangerang Selatan ini mendapatkan penjabaran berbagai hal berkaitan dengan tugas DPR khususnya di era reformasi. Selain tiga tugas pokok bidang legislasi, penyusunan anggaran dan pengawasan, kini ditambah dengan peran diplomasi dan representasi.
Narasumber juga menjelaskan perihal sejarah perjalanan demokrasi di Indonesia, hak-hak anggota DPR hingga dinamika politik yang terjadi dalam suatu pembahasan RUU hingga menjadi kebijakan nasional.
“Forum diskusi berlangsung interaktif terlihat dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan para guru yang hadir. Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk menambah pengetahuan guru agar bisa ditransfer kepada siswa-siswanya.
Di zaman globalisasi dengan perkembangan teknologi, informasi yang ada sangat cepat tersebar ke masyarakat melalui berbagai media. Bahkan hiruk-pikuk yang terjadi di masyarakat baik tingkat lokal maupun nasional ramai di media 90% ada kaitannya dengan materi PPKN,” paparnya.
Sebelum melakukan sesi disksusi rombongan MGMP PPKn Tangerang Selatan, diberi kesempatan berkeliling komplek parlemen. Tempat pertama yang singgahi ada Ruang Sidang Paripurna, tempat biasa dipergunakan acara kenegaraan yang dilakukan oleh Parlemen, seperti Pelantikan Presiden, Pidato Tahunan Presiden.
Kemudian para guru melanjutkan kelilingnya ke museum DPR. Di lokasi tersebut para guru dapat melihat dokumen, benda-benda, foto-foto sejarah DPR RI sejak zaman Belanda hingga pasca Reformasi sekarang. Setelah sessi diskusi, acara dilanjutkan dengan tukar cinderamata dan sessi foto bersama.
Rombongan MGMP PPKN SMA se-Tangerang Selatan melanjutkan perjalanannya menuju gedung KPK di bilangan kuningan Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta dan diterima oleh salah satu penyidik KPK. “Tujuan ke KPK adalah ingin lebih tahu perihal tugas wewenang lembaga anti rasuah di Indonesia,” tambahnya.
Di sesi diskusi tersebut penyidik KPK bercerita sejarah kelahiran KPK, penyebab banyak pihak kenapa terjerumus pada tindak pidana Korupsi atau biasa disebut sebagai kejahatan Luar Biasa (extra ordinary crime), sehingga penanganannya pun harus luar biasa.
Diskusi berjalan santai dan interaktif, para guru banyak menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan korupsi yang justru dilakukan oleh para penegak hukum.
“Setelah berkunjung ke DPR dan KPK pengurus MGMP PPKn berharap para anggotanya mendapatkan banyak manfaat, pengetahuan baru perihal dua lembaga tersebut. Yang pada gilirannya dapat ditranfer kepada peserta didik di sekolahnya masing-masing,” harap Dedi yang juga guru PPKn di SMA Global Islamic School 2 Serpong.(lan)
http://tangselpos.co.id/2017/02/09/pengurus-musyawarah-guru-ppkn-sma-kunjungi-dpr-kpk/ 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Latihan Soal PTS Genap Civic Kelas XI

-
Gambar
  1.  Negara di dunia tidak dapat memenuhi kebutuhan negaranya sendiri sekalipun oleh negara yang sudah maju. Dengan demikian, baik negara maju, negara berkembang maupun negara miskin pada dasarnya saling membutuhkan. Dengan kata lain, kerja sama antar negara pada hakikatnya bertujuan... A.  Mencari pengaruh di dunia  eksistensi negara B.  Menguatkan posisi di Internasional guna memperluas wilayah perdagangan C.  Menciptakan saling pengertian antarbangsa dalam membina dan menegakkan perdamaian dunia D.  Mencari dukungan dan bantuan negara lain jika terjadi konflik dan krisis E.  Mengekspansi negara miskin agar bisa diekploitasi kekayaan alamnya 2.  Landasan konstitusional negera Indonesia untuk menjalin hubungan antar negara terdapat pada Pembukaan UUD 1945 aliea IV adalah ... A.  “... supaya berkehidupan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.” B.  “... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ...” C.  “ ... memajukan kesej
Baca selengkapnya

LATIHAN SOAL PAS CIVIC XII

-
Gambar
  1.  Perhatikan beberapa kegiatan peserta didik berikut! 1)  Mengikuti pembelajaran dengan baik 2)  Mengikuti kerja bakti 3)  Aktif dalam kegiatan karanf taruna 4)  Mengikuti kegiatan musyawarah pembangunan balai desa 5)  Menjadi salah satu petugas pengibar bendera Kegiatan warga negara yang menunjukkan pelaksanaan kewajiban di lingkungan masyarakat ditunjukan oleh nomor ... A.  1), 2), dan 3) B.  1), 2), dan 5) C.  2), 3), dan 4) D.  2), 4), dan 5 E.  3), 4), dan 5) 1.  “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. hal tersebut merupakan yang tertuang di dalam landasan Negara kita yaitu UUD NRI 1945 ….. A.  Pasal 1 ayat 1 B.  pasal 1 ayat 2 C.  pasal 1 ayat 3 D.  pasal 27 ayat 1 E.  pasal 27 ayat 2   2.  Perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada wa r ganya agar hak-haknya sebagai seorang wa r ga negara tidak dilangga r , dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Deng
Baca selengkapnya

LATIHAN SOAL PAS CIVIC KELAS XI

-
Gambar
 1. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos yang berarti ... A.  Kekuaasan pemerintah B.  Pemerintah oleh rakyat C.  Kekuatan pemerintah D.  Persatuan rakyat E.  Kekuatan politik pemerintah   2. Perhatikan hal berikut! (1)  Kedaulatan tertinggi di tangan rakyat (2)  Adanya pemerintahan perwakilan (3)  Kebebasan pers diawasi (4)  Pembatasan partai politik (5)  Penghargaan dan perlindungan hak asasi manusia (6)  Tegaknya hukum bersamaan dengan tegaknya keadilan Dari hal di atas yang termasuk pokok-pokok pelaksanaan demokrasi adalah ... A.  (1), (2), (3), & (4) B.  (1), (2), (4), & (6) C.  (2), (3), (5), & (6) D.  (1), (2), (5), & (6) E.  (3), (4), (6), & (6) 3.  Sebagai seorang warga negara Indonesia, Regista menggunakan haknya untuk berpendapat dalam rapat Karang Taruna. Rapat ini membahas usulan kegiatan yang akan dilaksanakan selama bulan Ramadhan. Selain itu, Regista juga mengkritik salah satu jenis kegiatan yang dianggapnya terlalu rumit dan membutuhkan wakt
Baca selengkapnya